Minggu, 10 November 2013

Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
(Risanda Alirasta Budiantoro - 12-330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

I. Definisi Kemiskinan: Kemiskinan Absolut dan Relatif.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. . Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi dua: (1) Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. (2) kemiskinan relatif kemiskinan yang di bandingkan dengan rata-rata atau ukuran dimana ia tinggal sehingga walaupun ia secara absolut tidak miskin apabila tinggal di wilayah yang sangat kaya (pondok indah) maka dinamakan miskin

II. Pengukuran Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.
Kesejahteraan:
·   Pendapatan perkapita 
·   Distribusi pendapatan
Meningkat dan merata
§   Menurun
§    Meningkat dan tidak merata
§   Tidak berubah dan tidak merata
Pemerintah berhasil
Pemerintah Gagal
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu (1) Pendekatan yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan (2) pendekatan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan

III. Karakteristik Ekonomi Kelompok Miskin.
Perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Jelas bahwa pada tingkat distribusi pendapatan tertentu, semakin tinggi  pendapatan perkapita yang ada, akan semakin rendah jumlah kemiskinan absolut. Akan tetapi, tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih randahnya tingkat kemiskinan absolut. Namun penggambaran kemiskinan absolut secara garis besar  saja tidaklah cukup. Sebelum kita memuaskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi sumber-sumber kemiskinan, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik ekonomi mereka.

IV. Konsep dasar Distribusi Pendapatan.
Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.
Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil Indeks Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

V. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.
Kurva Lorenz dan Koefisien Gini dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan inequality dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini mengindikasikan tingkat kompetisi dalam suatu pasar dengan mengukur inequality dalam distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan (Hart and Prais 1956).
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

VI. Kebijakan untuk menurunkan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.
       Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
            Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan akan kemiskinan dalam menghadapi goncangan kehidupan, seperti jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, dan keluarga meninggal. Tingkat kerentanan masayarakat indonesia cukup tinggi sehingga perlu adanya sistem perlindungan sosial untuk meminimalisir tingkat kemiskinan.
Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Strategi kedua yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, pangan, gizi dll sehingga secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital)
Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
 Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.[1]


[1] Tim Nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan, Sekilas Strategi Percepatan, diakses dari : http://www.tnp2k.go.id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penangulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/, pada tanggal 10 oktober 2013, pukul 21.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar