Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

(Risanda Alirastra Budiantoro - FEB UGM - Ilmu Ekonomi)

I.       Arti Penting Kemajuan Sektor Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan hanya dipandang pasif dan hany unsure penunjang semata. Berdasarkan histories dari Negara-negara barat, Pembangunan ekonomi identik dengan transformasi structural yang cepat terhadap perekonomian, yakni perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menuju perekonomian pada sector industri. Sehingga peran utama dari sector pertanian hanya dianggap sumber daya tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi perkembangan sector industri yang lebih baik.

Para ekonom mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak hanya bersifat positif tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk membangun perekonomian nasional suatu negara adalah dengan cara membangun sektor pertanian dan daerah pedesaan itu dengan baik. Berbagai kontribusi yang bisa diberikan meliputi

(1) Peningkatan Lapangan Pekerjaan sehingga secara otomatis akan menurunkan    tingkat angka pengangguran

(2) Untuk menekan tingginya tingkat urbanisasi di negara itu , dan

(3) Sebagai penyeimbang dalam pertumbuhan sektor industri.

Pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakinai sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif (integratif rural development), pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian Negara bersangkutan.

  

II.     Pertumbuhan dan Stagnasi Pertanian : Masa Lalu dan Masa Kini

Kita telah menetahui bahwa selama beberapa dasawarsa yang lalu banyak negara berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP secara mengesankan. Sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang tingkat pertumbuhan output pertahunnya seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama pertumbuhan output petanian sebagian besar kawasan negara-negara berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu justru mengalami stagnasi, sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun.tabel berikut mengungkapkan bahwa meskipun output dari sektor pertanian dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga kerja negara-negara sedang berkembang, tetapi peranannya masih jauh lebih rendah.

Tingkat output dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian dinegara-negara dunia ketiga, 1995

kawasan	% Pekerja di sektor pertanian	% Output di sektor pertanian dalam GDP
Asia Selatan	64	30
Asia Timur	70	18
Amerika Latin	25	20
Afrika	68	20

Sumber dari world development report, 1997 the state in changing world, copyright © 1997 oleh the international bank for reconstruction and development/the world bank (New York: oxford University Press, 1997), annex 4 dan table 12. dicetak ulang dengan izin dari Oxford University Press, Inc.

Bertolak dari tahun yang mengecewakan tersebut, serta mulai muncul kesadaran baru dikalangan Negara-negara dunia ketiga bahwa sektor pertanian sangat menentukan masa depan mereka, maka sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu tepatnya akhir tahun 1997-an dan kemudian terus berlangsung hingga tahun 1990-an, terjadilah suatu perubahan drastis dalam kegiatan pemikiran serta perumusan kebijakan menyangkut soal pembangunan. Semakin lama semakin semakin banyak Negara-negara berkembang yang tidak lagi terlampau berambisi menjadi Negara industri maju dalam tempo singkat. Mereka kemudian mengambil sikaf yang relistis dengan mencurahkan perhatiannya pada pembinaan sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan pada umumnya sebagai titik berat atas perumusan rencana serta pelaksanaan pembangunan nasionalnya.

III.    Struktur Sistem Agraria di Negara Berkembang

Dua Jenis Pertanian Dunia

Jika kita perhatikan kondisi petanian yang ada sekarang ini pada sebagian besar negara miskin, kita akan menyadari betapa banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Perbandingan sekilas antara produktifitas pertanian di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang akan memperjelas gambaran suram tersebut. Sebenarnya, pola atau sistem-sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang  berbeda:

·        Pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi, dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk.

·        Pola pertanian yang tidak atau kurang berkembang yang terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh acapkali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani itu saja, hasil-hasil pertanian yang ada tidak mencukupi.

IV     Ilmu Ekonomi Pembangunan Sektor Pertanian : Transisi Dari Pola Pertanian Subsisten ke Pola Pertanian Komersial yang Terspesialisasi

Ada tiga tahapan pokok dalam evolusi pertanian, antara lain :

1. usaha tani subsisten murni yang berskala kecil (petani hanya bertani) dengan tahap produktivitas yang sangat rendah.
2. pola pertanian keluarga campuran atau yang telah terdiversifikasi. Sebagian hasil telah digunakan untuk konsumsi pribadi, dan sebagian lagi untuk dijual ke pasar.
3. .usaha perdagangan dengan tingkat produktifitas yang tinggi telah terspesialisasi

Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian campuran diberbagai negara-negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap, tetapi berkesinambungan, yakni dari pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi

V.     Transisi Menuju Pertanian Campuran Dan Terdiversifikasi

Pola pertanian terdiversifikasi (diversified farming) atau pertanian campuran (mixed farming) merupakan tahap prantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi pertanian subsisten menjadi pertanian yang spesialisasi. Keberhasialan atau kegagalan usaha-usaha transpormasi pola perrtanian tradisional ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para petani dalam meningkatkan produktifitasnya saja. Tetapi yang lebih penting lagi, semua itu tergantung pada kondidi sosial, komersial, dan kondisi kelembagaan yang merupakan faktor-faktor pertanian yang harus dihadapi oleh para petani.

VI.    Strategi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan yang Andal : Beberapa Syarat Pokok

Apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara-negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi (output), dan produktivitas petani kecil, maka pertama-tama pemerintahan negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang sekiranya akan mepengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Sehingga untuk menuju pertanian dan pedesaan yang andal perlu dipahami apa saja yang menjadi sumber kemajuan, syarat-syarat untuk maju, dan kebijakan pendukung apa yang diperlukan.

Sumber-sumber Kemajuan Pertanian Berskala Kecil :

a.             Kemajuan teknologi dan inovasi.

b.            Kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat.

c.             Kelembagaan sosial yang menunjang.

Syarat Umum bagi Kemajuan Pedesaan :

a.             Modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat.

b.             Penciptaan sistem penunjang yang efektif.

c.             Perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan.

VII.  Pembangunan Daerah Pedesaan, Kebijakan-kebijakan Pendukungnya, Serta Keterpaduan Antara Tujuan Pendukung

Di daerah pedesaan pada sebagian besar negara berkembang umumnya mempunyai luas lahan yang sempit, modal relatif kecil, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ada melimpah. Dalam kondisi tersebut yang merupakan masalah mengapa pembangunan di pedesaan tidak sesuai dengan harapan, dimana tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi atau output, dan produktifitas petani kecil sehingga diperlukan syarat-syarat bagi terlaksananya pembangunan daerah pedesaan. Syarat-syarat terlaksananya suatu pembangunan daerah pedesaan antara lain melalui kebijakan Land Reform.

Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama yang berisikan ganda, yaitu peningkatan produksi bahan pangan, serta pemerataan segala manfaat atau keuntungan-keuntungan kemajuan pertanian pada sisi lain. Pembagian sektor pertanian dan pedesaan hanya akan berhasil membawa manfaat jika ada usaha bersama antara pemerintah dengan semua petani, bukan hanya dengan petani besar saja. Program Land Reform biasanya meliputi redistribusi hak-hak kepemilikan lahan dan pembebasan penggunaan lahan yang terlalu luas oleh para tuan tanah kemudian membagikannya kepada para petani kecil yang lahannya terlalu sempit.

VIII. Syarat-Syarat bagi Terlaksanakannya Pembangunan di Daerah Pedesaan

Ada tiga dalil pokok yang merupakan syarat-syarat terpenting yang harus segera dipenuhi atau dilaksanakan dalam rangka merealisasikan setiap strategi pengembangan sektor-sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan yang berorientasikan pada kepentingan rakyat banyak.

·        Land Reform

Dalil 1: Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama yang bersisi ganda, yaitu peningkatan produksi bahan pangan, serta pemerataan segala manfaat atau keuntungan-keuntungan kemajuan pertanian pada sisi yang lain.

·        Kebijakan-kebijakan Pendukung

Dalil 2: semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat direalisir secara nyata tanpa didukung oleh serangakaian kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk memberikan rangsangan atau intensif, kesempatan atau peluang-peluang ekonomi dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk mendapatkan segenap input utama guna memungkinkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktivitas mereka.

·        Keterpaduan Tujuan-tujuan Pembangunan

Dalil 3: keberhasilan pembangunan pedesaan, selain sangat tergantung pada kemajuan-kemajuan petani kecil, juga ditentukan oleh hal-hal penting lainnya yang meliputi: (1) upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, pembenahan pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk, serta penyediaan berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya. (2) penanggulangan masalah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan ekonomi antara daerah pedesaan dengan perkotaan. (3) pengembangan kapasitas sektor atau daerah pedesaan itu sendiri dalam rangka menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

(Risanda Alirasta Budiantoro - 12-330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

I. Definisi Kemiskinan: Kemiskinan Absolut dan Relatif.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. . Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi dua: (1) Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. (2) kemiskinan relatif kemiskinan yang di bandingkan dengan rata-rata atau ukuran dimana ia tinggal sehingga walaupun ia secara absolut tidak miskin apabila tinggal di wilayah yang sangat kaya (pondok indah) maka dinamakan miskin

II. Pengukuran Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.

Kesejahteraan: ·   Pendapatan perkapita  ·   Distribusi pendapatan

Meningkat dan merata

§   Menurun §    Meningkat dan tidak merata §   Tidak berubah dan tidak merata

Pemerintah berhasil

Pemerintah Gagal

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu (1) Pendekatan yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan (2) pendekatan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan

III. Karakteristik Ekonomi Kelompok Miskin.

Perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Jelas bahwa pada tingkat distribusi pendapatan tertentu, semakin tinggi  pendapatan perkapita yang ada, akan semakin rendah jumlah kemiskinan absolut. Akan tetapi, tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih randahnya tingkat kemiskinan absolut. Namun penggambaran kemiskinan absolut secara garis besar  saja tidaklah cukup. Sebelum kita memuaskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi sumber-sumber kemiskinan, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik ekonomi mereka.

IV. Konsep dasar Distribusi Pendapatan.

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil Indeks Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

V. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

Kurva Lorenz dan Koefisien Gini dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan inequality dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini mengindikasikan tingkat kompetisi dalam suatu pasar dengan mengukur inequality dalam distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan (Hart and Prais 1956).

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

VI. Kebijakan untuk menurunkan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

       Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

            Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan akan kemiskinan dalam menghadapi goncangan kehidupan, seperti jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, dan keluarga meninggal. Tingkat kerentanan masayarakat indonesia cukup tinggi sehingga perlu adanya sistem perlindungan sosial untuk meminimalisir tingkat kemiskinan.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Strategi kedua yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, pangan, gizi dll sehingga secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital)

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

 Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.[1]

---

[1] Tim Nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan, Sekilas Strategi Percepatan, diakses dari : http://www.tnp2k.go.id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penangulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/, pada tanggal 10 oktober 2013, pukul 21.00

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

( Risanda Alirastra Budiantoro – 12/330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efect terhadap pembangunan perekonomian.

I.      Pendidikan sebagai Investasi bagi Pembangunan Nasional

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan  ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang  unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya..

II.      Sistem Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Pemerintah memilik peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sehingga memiliki  karakter, pengetahuan, values, attitudes dan skills yang dapat ditunjang melalui lembaga pendidikan, program pendidikan 9 tahun, hal ini juga menjadi landasan dalam mensukseskan visi Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan SDM yang berkualitas akan mendorong Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang baik[1]. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah :

1.      Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

2.      Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

3.      Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

III. Hakekat Pembangunan Manusia

           Pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pada hakekatnya sumber daya manusia tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagai mana yang telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan-keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi, sebagaimana benar bahwa SDM yang bermutu ialah yang mempunyai tingkat keahlian tinggi, juga yang tak kurang benarnya adalah bahwa SDM tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan jika tidak memiliki pandangan dan tingkah laku etis dan moral yang tinggi berdasarkan keimanan yang teguh.

IV. Keputusan Berinvestasl (Analisis Biaya Manfaat)

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenamya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat  (cost benefit analysis). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan opportunity cost dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (return) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya.

Biaya sosial adalah opportunity cost yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Antara biaya sosial dan biaya individual akan terdapat kesenjangan, sehingga akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat juga harus menanggung biaya Sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri (Michael.P. Todaro, 2000).[2]

---

[1]Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diakses dari :  http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-pendidikan-adalah-investasi-pada-pembangunan-manusia, pada tanggal 9 November 2013, pukul 06.10

[2] Hastarini Dwi Atmanti, Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmanti_(OK).pdf, pada tanggal 8 November 2013, pukul 21.30

Analisis Ekonomi Struktur Keuangan

Analisis Ekonomi Struktur Keuangan

(Risanda Alirastra Budiantoro – 12/330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

Sebuah perekonomian yang sehat memerlukan sistem keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dari penabung ke orang yang bisa menggunakan dana tersebut dengan produktif. Sistem keuangan bersifat kompleks dalam hal struktur dan fungsinya di seluruh dunia. Sistem keuangan mencakup berbagai jenis bank, perushaan, asuransi, reksadana, pasar modal, dan sebagainya. Jika mengamati lebih lanjut mengenai struktur keuangan di dunia, akan ditemukan 8 fakta dasar untuk menjelaskan bagaimana system keuangan bekerja, antara lain :

1. Saham Bukan merupakan sumber pendanaan eksternal yang paling penting untuk usaha.

Saham merupakan sumber pendanaan yang kurang penting bagi perusahaan, karena hanya sebagian kecil saham tersebut menambah kapital bagi perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai  perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

2. Penerbitan surat utang yang dapat dipasarkan dan sekuritas saham bukan merupakan cara utama di mana bisnis mendanai operasi mereka

Obligasi jauh lebih penting dari pada saham, walaupun kombinasi saham dan obligasi yang akan membentuk total share dari sekuritas, masih kurang dari setengah dana eksternal yang dibutuhkan perusahaan.

3. Pendanaan tidak langsung (Indirect finance)  lebih penting dari pada pendanaan langsung  (direct finance)

·        Pembiayaan Langsung Pemberian kredit/pembiayaan langsung dilakukan oleh pemilik dana (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan, sehingga ada penyerahan bukti hutang, seperti obligasi, saham atau promes kepada unit surplus. Bukti hutang atau surat berharga ini merupakan sekuritas primer

·        Pembiayaan Tidak Langsung Proses pemindahan dana pinjaman dari unit surplus ke unit defisit melalui lembaga intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan sekuritas dan reksadana. Penggunaan lembaga intermediasi penting dalam perekonomian karena dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam pembiayaan langsung.

4. Perantara keuangan, khusunya bank, merupakan sumber pendanaan eksternal paling penting yang digunakan untuk mendanai berbagai usaha

Lebih dari 70%  sumber utama pendanaan eksternal yang didapatkan perusahaan berasal dari pinjaman bank.

5. Sistem keuangan (financial system) adalah salah satu  sektor ekonomi dengan regulasi yang paling ketat.

Sistem keuangan yang diregulasi ketat dari pemerintahan maka akan meningkatkan keamaanan, kestabilan dari perekonomian

6. Hanya perusahaan besar dan mapan yang mempunyai akses mudah ke pasar sekuritas untuk mendanai kegiatannya

Individu dan usaha kecil akan susah untuk mendapatkan dana dengan cara menerbitkan surat berharga karena investor kurang mempercayai perusahaan yang kecil dan kurang memiliki pengalaman

7. Jaminan (collateral) adalah ciri yang paling umum dari kontrak utang

Merupakan hak milik yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk jaminan pembayaran apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Utang yang dijamin disebut Secured Debt

8. Kontrak utang merupakan dokumen resmi yang rumit dan memberikan banyak batasan atas perilaku peminjam

Kontrak utang merupakan dokumen resmi yang rumit dan memberikan banyak batasan atas perilaku peminjam dengan aturan aturan yang tertelis disebut Restrictived covennants

I. Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan masalah besar dalam pasar keuangan, salah satu contoh berikut dapat memperjelas hal tersebut. Biaya transaksi menahan banyak penabung dan peminjam kecil dari keterlibatan langsung dengan pasar keuangan . Perantara keuangan mengambil keuntungan dari skala ekonomis dan lebih mampu untuk mengembangkan keahlian untuk menurunkan biaya transaksi, dengan demikian memungkinkan penabung dan peminjam untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan pasar keuangan.

·        Skala Ekonomis

Satu solusi untuk persoalan biaya transaksi yang tinggi adalah menggabungkan dana dari banyak investor secara bersama sehingga dapat mengambil manfaat dari skala ekonomis (economies of scale), yaitu penurunan biaya transaksi per dollar investasi sejalan dengan ukuran (skala) transaksi. Skala ekonomi ada karena total biaya melkuakan transaksi dalam pasar keuangan hanya meningkatkan sdikit sejalan dengan peningkatan ukuran transaksi.

·        Keahlian

Perantara keuangan juga dapat mengembangkan keahlian yang lebih baik untuk menurunkan biaya transaksi. Keahlian mereka  dalam tekhnologi computer memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan nasabah. Hasil penting dari biaya transaksi perantara keungan yang rendah adalah kemampuannya untuk menyediakan nasabahnya dengan jasa likuiditas, yaiut jasa yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi.

II. Lemons Problem : Bagaimana Adverse Selection Mempengaruhi Struktur Ekonomi

Sumber utama dari instabilitas sistem keuangan adalah adanya informasi yang asimetri yaitu suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (Nasution, 2003). Berdasarkan teorinya, ketidaksamaan informasi ini akan menimbulkan apa yang disebut sebagai tindakan moral hazard dan adverse selection. Moral hazard merupakan tindakan penyelewenangan amanah atau tanggung jawab karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh pihak lain (Miskhin, 2001). Misalnya saja, seseorang yang memiliki premi asuransi dapat berbuat curang untuk melakukan tindakan yang dapat mencairkan polis asuransinya. Sedangkan adverse selection adalah adanya bias dalam pemilihan untuk mendapatkan pilihan yang tepat (Miskhin, 2001). Masih terkait praktek asuransi, perusahaan asuransi dapat saja salah memilih seseorang untuk menjadi kliennya karena adanya informasi yang disembunyikan oleh si calon klien. Seseorang yang sebenranya sakit parah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan dapat diterima menjadi klien karena informasi ini tidak diperoleh oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan terkait dengan sistem keuangan, adalah bahwa ketidaksamaan informasi ini terjadi pada transaksi keuangan yang didukung oleh sistem lembaga keuangan ataupun pasar keuangan. Dengan demikian, adanya asimetri informasi yang terjadi baik di lembaga keuangan maupun pasar keuangan dapat membahayakan sistem keuangan. Instabilitas sistem keuangan dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan yakni besarnya biaya fiskal yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang bermasalah dan penurunan PDB akibat krisis mata uang dan perbankan (Batunanggar, 2003). Hal ini pernah terjadi yaitu pada saat krisis moneter 1998. Krisis yang terjadi di sektor moneter akhirnya merembet dengan cepat ke sektor lain karena lemahnya sistem keuangan Indonesia. Akibatnya, biaya untuk memperbaiki kondisi keuangan tersebut menjadi lebih tinggi dibanding negara-negara lain.

III. Alat untuk membantu menyelesaikan masalah adverse selection

·        Produksi pribadi dan penjualan informasi

Menghilangkan informasi asimetris dengan memberikan rincian yang lengkap kepada orang yang menyediakan dana mengenai individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan untuk aktivitas investasinya.

·        Regulasi pemerintah untik meningkatkan informasi

Meregulasi pasar sekuritas agar perusahaan-perusahaan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan secara jujur sehingga para investor mampu membedakan antara perusahaan yang baik dan yang buruk.

·        Perantara keuangan
Menjual informasi dan juga perantara penjualan saham perusahaan kepada investor.

·        Jaminan
Jaminan merupakan property yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar, hal ini juga mengurangi kerugian pemberi pinjaman jika terjadi gagal pembayaran.

·        Kekayaan bersih
Modal Ekuitas, selisih asset dengan kewajiban. Berfungsi sama dengan jaminan.

IV. Bagaimana Moral Hazard Memengaruhi Struktur Keuangan di Pasar Utang

            Kontrak utang mensyaratkan peminjam untuk membayar dalam jumlah yang tetap dan membiarkan mereka menyimpan keuntungan berapa pun di atas jumlah ini, peminjam mempunyai insentif untuk mengambil proyek-proyek investasi yang lebih berisiko daripada yang diinginkan pemberi pinjaman.

Alat untuk Membantu Menyelesaikan Moral Hazard dalam Kontrak Utang

1.    Kekayaan Bersih dan Jaminan

Salah satu cara untuk menjelaskan solusi bahwa kekayaan bersih yang tinggi dan jaminan memberikan masalah moral hazard adalah mengatakan bahwa kontrak utang merupakan Incentive-compatible, yaitu incentive yang menyelaraskan incentive peminjam dengan insentive pemberi pinjaman. Semakin besar kekayaan bersih peminjam dan jaminan yang dijaminkan, semakin besar insentive peminjam berprilaku dengan cara yang diharapkan dan diinginkan pemberi pinjaman, semakin kecil masalah moral hazard dalam kontrak utang, dan semakin mudah bagi perusahaan dan rumah tangga untuk meminjam

2.   Pemantauan dan Pelaksanaan Kontrak Restriktif

Kontrak restriktif ditujukan untuk mengurangi moral hazard dengan cara mengesampingkan parilaku yang tidak diinginkan atau dengan mendorong perilaku yang diinginkan.

3.    Perantaraan Keuangan

Perantara keuangan mempunyai kemampuan untuk menghindari masalah free-rider terutama selama mereka melakukan pinjaman individu. Pinjaman individu tidak diperdagangkan, sehingga tak seorangpun yang dapat menjadi free-rider pada pemantauan dan pelaksanaan kontrak restriktif. Dengan demikian, perantara yang melakukan pinjaman menerima keuntungan dari pemantauan dan pelaksanaan dan akan bekerja untuk mengurangi masalah moral hazard yang melekat dalam kontrak utang.

V. Faktor-faktor yang Menyebabkan Krisis Keuangan

            Untuk memahami terjadinya krisis perbankan dan  keuangan dan bagaimana krisis tersebut menyebabkan kontraksi terhadap kegiatan ekonomi, perlu diteliti faktor-faktor yang menyebabkannya. Ada lima kategori faktor yang dapat memicu krisis keuangan: Kenaikan suku bunga, Peningkatan ketidakpastian, pasar aset memengaruhi neraca, masalah-masalah dalam sektor perbankan, dan ketidakseimbangan fiskal pemerintah.

·        Kenaikan Suku Bunga

               Jika suku bunga pasar meningkat karena peningkatan permintaan kredit atau karena penurunan jumlah uang beredar, risiko kredit yang baik kurang berminat untuk meminjam sedangkan risiko kredit yang buruk masih berkeinginan untuk meminjam.. Karena adanya peningkatan dalam adverse selection yang dihasilkan, pemberi pinjaman tidak berkeinginan untuk member pinjaman. Penurunan pinjaman secara substansial akan mengakibatkan penurunan substansial pada investasi dan kegiatan ekonomi agregat.

·        Peningkatan Ketidakpastian

            Peningkatan ketidakpastian yang dramatis di pasar keuangan, kemunkinan akibat kegagalan lembaga keuangan dan non keuangan yang utama, resesi, atau jatuhnya pasar saham, menyebabkan pemberi pinjaman semakin sulit untuk memilh risiko-risiko kredit yang baik dari yang buruk. Ketidak mampuan untuk menyelesaikan masalah adverse selection dapat membuat pemberi pinjaman tidak berkeinginan untuk member pinjaman, sehingga pinjaman, investasi, dan kegiatan ekonomi agregat akan mengalami penurunan.

·        Dampak Pasar Aset terhadap Neraca

            Kondisi neraca perusahaan berimplikasi penting bagi kesulitan masalah informasi asimetris dalam sistim keuangan. Penurunan yang tajam pada pasar saham merupakan satu factor yang dapat menyebabkan terpuruknya neraca perusahaan, sehingga berakibat meningkatkan masalah adverse selection dan moral hazard di pasar keuangan dan menyulut krisis keuangan.

·        Permasalahan dalam Sektor Perbankan

            Kondisi neraca bank berdampak penting bagi pemberian pinjaman bank. Jika bank mengalami pemburukan neraca bank yang cukup tajam, bank akan mulai gagal, dan kekhawatiran menyebar dari satu bank ke banklain, menyebabkan bahakan bank-bank sehat kolaps. Penurunan pinjaman bank selama krisis keuangan menurunkan pasokan dana yang tersedia bagi peminjam, yang menyebabkan suku bunga tinggi. Hasil dari kegagalan bank berganda (bank panic) berupa peningkatan masalah adverse selection dan moral hazard di pasar kredit. Masalah-masalah ini menghasilkan penurunan yang bahkan lebih tajam dalam pemberian pinjaman untuk memfasilitasi investasi produktif dan dapat menyebabkan kontraksi yang lebih tajam dalam kegiatan ekonomi.

·        Ketidakseimbangan Fiskal Pemerintah

            Ketidakseimbangan fiskal pemerintah dapat menciptakan kekhawatiran gagal bayar dari utang pemeritah. Akibatnya pemerintah mungkin bermasalah untuk mendapatkan orang yang bersedia membeli obligasinya dan pemerintah dapat memaksa bank untuk membeli obligasi tersebut. Jika kemungkinan pemerintah gagal bayar utang maka neraca bank akan melemah dan dapat memicu krisis nilai tukar di mana nilai mata uang domestic akan turun dengan tajam karena investor menarik ungnya keluar dari Negara, sehuingga akan membawa destruksi neraca perusahaan dengan utang dalam jumlah besar yang didenominasi dalam mata uang asing. Dan dapat meningkatkan masalah-masalah adverse selection dan moral hazarad. Penurunan pinjaman, dan kontraksi kegiatan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi

(Risanda Alirastra Budiantoro – 12/330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

I. Ekonomi Pertumbuhan

Perhatian utama masyarakat dunia saat ini adalah tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan nasional. Pemerintahan suatu negara baik itu negara kaya maupun negara miskin, yang menganut sistem ekonomi apapun juga menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Disatu sisi, pembangunan  ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu masyarakat menganggap pertumbuhan sama dengan pembangunan ekonomi.

Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

A.     Akumulasi Modal

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Akumulasi modal ini akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan stock modal (capital stock) fisik suatu negara (yakni, total nilai riil “neto” atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang.

B.     Pertumbuhan Penduduk (sumber daya manusia)

Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Namun, positif atau negatifnya dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomitergantung pada kemampuan system perekonomian suatu Negara dalam penyerap secara optimal  untuk mempekerjakan tambahan tenaga kerja tersebut.

C.     Sumberdaya alam yang tersedia

Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

D.     Kemajuan teknologi tepat guna

Kemajuan teknologi merupakan solusi untuk memperbaiki kinerja untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara tradisional. Kemajuan teknologi  dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu

1.      Kemajuan teknologi yang bersifat netral

Hal tersebut dapat terjadi apabila jumlah output yang dihasilkan akan lebih banyak dari pada jumlah dan kombinasi input faktor produksi yang sama

2.      Hemat tenaga kerja

Kemajuan teknologi dapat meingkatkan kualitas dari tenaga kerja apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja

3.      Hemat modal

Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara produktif.[1]

II. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern Menurut Kuznets

Pada awalnya Kuznets adalah seorang ahli statistik, yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data. Termasuk pula didalamnya data ekonomi. Karena banyak mengumpulkan data-data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Berkat kepintarannya Kuznets berasil menggabungkan ilmu statistika dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi suatu kesatuan yang padu. Sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat yang pernah memperoleh hadiah Nobel dinyatakan bahwa, proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakannya sebagai Modern Economic Growth.

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat.kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Ada 3 komponen pokok penting, yaitu :

1.      Kenaikan output nasional secara terus menerus

Peningkatan output yang terus menerus dana terpelihara merupakan manivestasi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah tanda kematangan ekonomi.

2.      Kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi

Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk.

3.      Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi.

Penggunaan teknologi secara luas dan efesien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat di mamfaatkan secara tepat. Pembaharuan teknologi haruslah dibarengi dengan pembaharuan sosial.

Selain itu ada, menurut kusnetz ada 6 ciri pertumbuhan ekonomi modern

         Dua variable ekonomi agreratif :

1.  Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk

2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara  keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja.

Dua variable transformasi structural :

3.  Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi

4.  Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideology

 Dua faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional :

5. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk  menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku.

6.  Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga  populasi dunia.

III. Pengalaman Negara Pembangunan dalam Era Globalisasi

               Globalisasi yang dicirikan oleh semakin intensifnya proses interaksi antar negara adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap bangsa di dunia ini Batas-batas geografis antar negara semakin berkurang signifikansinya yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai di bidang politik, sosial budaya dan pertahananan keamanan. Sementara itu, di bidang ekonomi persaingan yang terjadi berlangsung semakin ketat yang semakin menyulitkan posisi negara-negara berkembang dan miskin (Stiglitz, 2006). Kondisi-kondisi tersebut mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama guna memecahkan berbagai permasalahan bersama.

               Proses globalisasi yang terjadi di dunia, di Indonesia pun sedang terjadi proses perubahan yang besar yang direncanakan. Untuk kepentingan pembahasan ini ada dua pola perubahan yang sedang terjadi, yang meskipun berbeda (distinct) keduanya berkaitan dan bahkan dapat dikatakan yang satu mencerminkan yang lainnya, atau keduanya adalah sisi-sisi dari fenomena yang sama.

               Pertama, proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses perubahan ini atau proses modernisasi ini, merupakan wujud nyata dari pembangunan ekonomi yang telah menampakkan kemajuan nyata karena bersamaan dengan proses itu telah terjadi peningkatan kesejahteraaan yang dihasilkan oleh peningkatan produktivitas  perekonomian secara keseluruhan.

               Kedua, proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Proses perubahan ini menghasilkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan daya saing dan dengan demikian mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal tadi, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pedorongnya yaitu perdagangan bebas dan kemajuan teknologi

               Negara - negara industri baru seperti Korea dan Taiwan juga memiliki lembaga-lembaga perencanaan yang berperan besar dalam mengarahkan gerak pembangunan ekonomi sehingga menghasilkan kemajuan seperti yang dicapai sekarang. Bank Dunia bahkan menunukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di negara -negara Asia Timur (termasuk Indonesia) antaralain disebabkan oleh adanya intervensi yang tepat dari pemerintahnya.

               Kegagalan perencanaan biasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu  sendiri, melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab lainnya. Pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap atau metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Dalam hal terakhir ini, biasanya pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan -pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Kedua, perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan demikian, kegagalan yang terjadi adalah karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Penyebabnya, dapat karena aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, tetapi dapat juga karena rakyat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnnya. Ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata- mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata- mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.  Keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum pena waran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system )

               Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan di berbagai negara yang telah terbukti kemajuannya, seperti Jepang dan negara - negara industri baru, adalah sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem itu perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran- sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku  utamanya adalah masyarakat atau dengan kata lain usaha swasta. Jepang, merupakan satu- satunya negara industri yang memiliki lembaga perencanaan, yaitu  Economic Planning Agency, yang dipimpin oleh seorang menteri (meskipun sebut annya adalah Direktur Jenderal). Lembaga ini berperan mengarahkan perekonomian Jepang sejak awal, sejak namanya masih Economic Stabilization Board yang didirikan pada tahun 1946. Lembaga inilah yang membuat rencana komprehensif untuk pemulihan kembali ( recovery) Jepang[2]

---

[1] Rafki Rasyid, Sejarah Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kontemporer: Pelajaran dan Kontroversi, Diakses dari : http://rafki-rs.blogspot.com/2008/01/sejarah-pertumbuhan-ekonomi-dan_01.html, pada tanggal 3 Oktober 2013, pukul 07.20

[2] Ginandjar Kartasasmita , Kebijaksanaan Perencanaan Pembangunan Memasuki Abad ke-21, Diakses dari http://www.ginandjar.com/public/06KebijaksanaanPerencanaanPembangunan.pdf, pada tanggal 3 oktober 2013, pukul 22.30