Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

(Risanda Alirasta Budiantoro - 12-330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

I. Definisi Kemiskinan: Kemiskinan Absolut dan Relatif.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. . Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi dua: (1) Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. (2) kemiskinan relatif kemiskinan yang di bandingkan dengan rata-rata atau ukuran dimana ia tinggal sehingga walaupun ia secara absolut tidak miskin apabila tinggal di wilayah yang sangat kaya (pondok indah) maka dinamakan miskin

II. Pengukuran Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.

Kesejahteraan: ·   Pendapatan perkapita  ·   Distribusi pendapatan

Meningkat dan merata

§   Menurun §    Meningkat dan tidak merata §   Tidak berubah dan tidak merata

Pemerintah berhasil

Pemerintah Gagal

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu (1) Pendekatan yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan (2) pendekatan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan

III. Karakteristik Ekonomi Kelompok Miskin.

Perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Jelas bahwa pada tingkat distribusi pendapatan tertentu, semakin tinggi  pendapatan perkapita yang ada, akan semakin rendah jumlah kemiskinan absolut. Akan tetapi, tingginya tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih randahnya tingkat kemiskinan absolut. Namun penggambaran kemiskinan absolut secara garis besar  saja tidaklah cukup. Sebelum kita memuaskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi sumber-sumber kemiskinan, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik ekonomi mereka.

IV. Konsep dasar Distribusi Pendapatan.

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil Indeks Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

V. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

Kurva Lorenz dan Koefisien Gini dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan inequality dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini mengindikasikan tingkat kompetisi dalam suatu pasar dengan mengukur inequality dalam distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan (Hart and Prais 1956).

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

VI. Kebijakan untuk menurunkan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

       Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

            Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan akan kemiskinan dalam menghadapi goncangan kehidupan, seperti jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, dan keluarga meninggal. Tingkat kerentanan masayarakat indonesia cukup tinggi sehingga perlu adanya sistem perlindungan sosial untuk meminimalisir tingkat kemiskinan.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Strategi kedua yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, pangan, gizi dll sehingga secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital)

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

 Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.[1]

---

[1] Tim Nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan, Sekilas Strategi Percepatan, diakses dari : http://www.tnp2k.go.id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penangulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/, pada tanggal 10 oktober 2013, pukul 21.00

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

( Risanda Alirastra Budiantoro – 12/330600/EK/18790 – Ilmu Ekonomi)

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efect terhadap pembangunan perekonomian.

I.      Pendidikan sebagai Investasi bagi Pembangunan Nasional

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan  ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang  unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya..

II.      Sistem Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Pemerintah memilik peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sehingga memiliki  karakter, pengetahuan, values, attitudes dan skills yang dapat ditunjang melalui lembaga pendidikan, program pendidikan 9 tahun, hal ini juga menjadi landasan dalam mensukseskan visi Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan SDM yang berkualitas akan mendorong Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang baik[1]. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah :

1.      Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

2.      Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

3.      Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

III. Hakekat Pembangunan Manusia

           Pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pada hakekatnya sumber daya manusia tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagai mana yang telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan-keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi, sebagaimana benar bahwa SDM yang bermutu ialah yang mempunyai tingkat keahlian tinggi, juga yang tak kurang benarnya adalah bahwa SDM tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan jika tidak memiliki pandangan dan tingkah laku etis dan moral yang tinggi berdasarkan keimanan yang teguh.

IV. Keputusan Berinvestasl (Analisis Biaya Manfaat)

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenamya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat  (cost benefit analysis). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan opportunity cost dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (return) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya.

Biaya sosial adalah opportunity cost yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Antara biaya sosial dan biaya individual akan terdapat kesenjangan, sehingga akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat juga harus menanggung biaya Sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri (Michael.P. Todaro, 2000).[2]

---

[1]Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diakses dari :  http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-pendidikan-adalah-investasi-pada-pembangunan-manusia, pada tanggal 9 November 2013, pukul 06.10

[2] Hastarini Dwi Atmanti, Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmanti_(OK).pdf, pada tanggal 8 November 2013, pukul 21.30