Neraca Pembayaran, Utang, Krisis Finasial dan Kebijakan Stabilisasi Makroekonomi

Neraca Pembayaran, Utang, Krisis Finasial dan Kebijakan Stabilisasi Makroekonomi

(Risanda Alirasta Budiantoro – FEB UGM– Ilmu ekonomi)

Neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara negara lain. Pada dasarnya neraca pembayaran ini dibagai dalam tiga komponen dasar, yaitu:

1.      Neraca transaksi berjalan (current account), yaitu sebuah neraca yang berfokus pada transaksi ekspor dan impor (barang maupun jasa), pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri. Hasil dari perhitungan komponen ini akan menciptakan saldo dari neraca transaksi berjalan.

2.      Neraca modal (capital account), yaitu neraca yang mencatat nilai investasi pihak swasta asing langsung (foreign direct investment) terutama investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, investasi portofolio, dan investasi jangka pendek lainnya, pinjaman luar negeri yang diberikan perbankan swasta nasional, bantuan dan hibah dari pemerintah negara lain serta dari lembaga-lembaga donor multilateral seperti IMF, bank dunia. Komponen tersebut di atas merupakan arus modal masuk (capital inflow) bagi neraca modal yang nilainya kemudian dikurangi nilai modal keluar (capital outflow) dimana saldo kedua transaksi ini merupakan saldo neraca modal.

3.      Neraca tunai (cash account) atau neraca cadangan internasional (international reserve account), yaitu transaksi penyeimbang yang menunjukkan nilai cadangan devisa suatu negara. Angka positif pada naraca ini menunjukkan defisit neraca pembayaran atau pengurangan volume cadangan dan angka negatif menunjukkan surplus atau penambahan volume cadangan

Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Apabila neraca keseluruhan adalah positif maka Negara tersebut dikatakan (surplus in the balance of payments). Sedangkan apabila nilainya negatif, Negara itu dikatakan menghadapi defisit dalam neraca pembayaran  (deficit in the balance of payments)

            Transaksi – transaksi positif dan negatif dalam neraca pembayaran

Transaksi positif (kredit)

Setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri (ekspor)

Setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik

Setiap penerimaan uang dari luar negeri

Penerimaan hibah atau hadiah dari pihak-pihak luar negeri

Setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri

Transaksi negatif (debet)

Setiap pembelian barang atau jasa dari luar negeri (impor)

Kembalinya pendapatan investasi milik penduduk negara lain yang berada dalam ekonomi domestik

Setiap pengeluaran uang ke luar neger

Pemberian hibah atau hadiah ke pihak-pihak di luar negeri

Setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri

Krisis Utang pada Dekade 1980-an

Akhirnya pada penghujung dekade 1980-an sejumlah kecil ekonom neoklasik dan institusional mulai mengembangkan apa yang kemudian menjadi pendekatan yang kelima yakni teori baru pertumbuhan ekonomi. teori ini memodifikasi dan mengembangkan teori pertumbuhan tradisional sedemikian rupa sehingga dapat mengapa ada negara yang mampu berkembang sedemikian cepat sedangkan yang lainnya begitu sulit bahkan mengalami stagnasi(kemacetan). Kekecewaan terhadap keterbatasan model-model pertumbuhan ekonomi neoklasik tradisional selama penghujung dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an memuncak dengan terjadinya krisis utang internasional yang terutama sekali memikul negara-negara berkembang. Berkaitan dengan krisis utang, Rudiger Dornbusch (1987) mengidentifikasi empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis utang. Faktor-faktor tersebut adalah:

1.      Kenaikan suku bunga riil yang menyebabkan naiknya permintaan pembiayaan. Ketidakseimbangan kebutuhan uang baru dan kredit sukarela ini akan menimbulkan krisis utang.

2.      Merosotnya non interest current accountkarena memburuknya ekonomi makro, terms of tradedan penurunan permintaan komoditi ekspor. Hal ini menyebabkan gap pembiayaan semakin besar.

3.      Kenaikan tingkat inflasi dunia yang mengakibatkan suku bunga nominal naik dan amortisasi riil utang luar negeri yang dini. Terjadi pemendekan maturitas efektif utang.

4.      Tanpa perubahan suku bunga, kreditur akan meminta pembayaran pokok utang

Kesalahan pada manajemen utang berimplikasi pada perspektif kreditur terhadap risiko pinjaman negara-negara debiturnya. Akibat krisis utang 1980-an, banyak bank komerisal swasta menjadi lebih hati-hati memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara Amerika Latin. Mereka menerapkan persyaratan yang lebih rumit. Hal ini mengakibatkan meminjam pada bank komersial menjadi lebih sulit. Selain itu Sachs (1988) juga mengidentifikasi adanya kekhawatiran di negara-negara debitur tersebut akan terjadinya suddenrush, biaya kepanikan dan efek  crowding-out jika mereka meminjam kepada swasta. Untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan manajemen utang yang berakibat pada terjadinya gagal bayar, biasanya negara-negara donor akan menerapkan conditionality lending (pinjaman bersyarat). Tujuannya adalah untuk menyamakan keadaan ex ante dengan ex post di negara debitur, melindungi kreditur, meningkatkan kehati-hatian dan asumsi bahwa debitur tidak selalu kredibel.

Program stabilisasi IMF

Salah satu rangkaian kegiatan yang terpaksa ditempuh oleh suatu negara dalam rangka menaggulangi berbagai macam permaslahan yan bersumber pada instabilitas makroekonomi yaitu lonjakan inflasi domestik yang diberengin terhadap anggaran pemerintah yanng memburuk defisit adalah pelaksanaan renegosiasi dengan bank swasta, yang diharapkan bisa memperpanjang pembayaran utang, dan tingkat suku bunga direndahkan, selain itu pemerintah dapat dipermudah dengan adanya kebijakan stabilisasi IMF, ada 4 komponen dalam stabilasasi IMF :

1.      penghapusan atau liberasasi atas kontrol pemerintah terhadap lalu lintas devisa dan impor

2.      devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik negara berkembang

3.      pemberlakuan program antiinflasi domestik yang serba ketat yang terdiri atas:

(a) kontrol terhadap arus kredit perbankan dalam meningkatkan suku bunga dan memperketat cadangan minimum  (reserve requirement)

(b) kontrol terhadap defisit anggaran pemerintah melalui pembatasan belanja negara, khusunya dalam bidang pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, subsidi bahan pangan yang disertai dengan peningkatan pajak.

(c) kontrol terhadap peningkatan upah secara keseluruhan guna memastikan tingkat upah tidak melebihi tingkat inflasi

(d) menghilangkan berbagai kontrol harga serta mendorong mekanisme pasar secara bebas

4.   peningkatan upaya untuk menarik dana investasi asing dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan komersial internasional

Strategi dalam melepaskan diri dari utang

Masalah utang yang melilit negara-negara berkembang akhirnya menjadi sebuah masalah dunia yang mengandung implikasi ekonomi serius bagi negara berkembang itu sendiri, maupun bagi negara maju. Sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan utang sehingga dibentuklah Kartel penghutang (debtor’s cartel) selain itu secara sepihak satu atau dua negara penghutang menghapuskan utang mereka karena dikhawatirkan terjadi koleps. Usulan lain adalah Renegosiasi untuk meringankan beban utang negara untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran atau dengan meringanlan beban bunga yang harus dibayarkan. Rencana Brady (Brady Plan) merupakan usulan atas menteri Keuangan AS, Nicholas Brady, pada tahun 1989 yang merencakan untuk meminimlaisir kerugian dari bank-bank komersial melalui upaya penghapusan utang tetapi sisa pinjaman tidak dihapuskan yang akan dijamin dengan IMF dan World Bank asalkan negara berkembang yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan program  penyesuaian yang diusulakn oleh IMF dan mempromoiskan pasar bebas. Pertukaran utang untuk modal (debt-for-equity swap). Kebijakan ini bisa dilakukan dalam kerangka privatisasi, sehingga diperoleh sinergi yang mampu mendongkrak harga pasar.

The Tools of Monetary Policy

The Tools of Monetary Policy

( Risanda Alirastra Budiantoro – FEB UGM – Ilmu Ekonomi )

Pasar untuk Cadangan dan Federals Funds Rate

            Kebijakan moneter Kebijakan Moneter Pasar untuk cadangan adalah pasar dimana federal fund rate ditentukan. Sedangkan, Federal fund rate adalah suku bunga jangka waktu satu malam atas cadangan pinjaman dari satu bank ke bank lainnya. Bagian 1 Penawaran cadangan, Rs dibagi menjadi dua  komponen yaitu :

• Nonborrowed reserve (NBR), yaitu jumlah cadangan yang ditawarkan The Fed dalam  operasi pasar terbuka.
• Borrowed Reserve (BR), yaitu jumlah dari cadangan yang dipinjamkan The Fed.

Sedangkan untuk kurva permintaan ditentukan oleh Jumlah cadangan di bagi dalam komponen:

• Giro Wajib à Rasio giro wajib dikalikan jumlah deposito dimana giro tersebut dikalikan.
• Kelebihan cadangan à Tambahan cadangan dimana bank boleh menentukan sendiri.

Sehingga keseimbangan terjadi apabila Rd = Rs

Intrumen Kebijakan Moneter yang Mempengaruhi Federal Funds Rate

·        Operasi pasar terbuka

Pembelian pasar terbuka menyebabkan federal funds rate turun, sedangkan penjualan pasar terbuka menyebabkan federal fund rate naik. terdapat dua kategori yaitu :

o       main financing operations atau Operasi pendanaan kembali utama

o       Operasi pendanaan kembali jangka waktu lebih panjang

·        Discount leading

Sebagian besar perubahan suku bunga diskonto tidak mempunyai dampak terhadap federal funds rate

·        Giro wajib

Jika The Fed menurunkan giro wajib, maka federal funds rate akan turun.

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka atau aktivitas pasar terbuka (open market activity/operation) adalah pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral yang bertindak atas instruksi dari dewan gubernur bank sentral. Yang terdiri atas OPT Absopsi dan OPT Injeksi :

•         OPT Absorpsi

OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas. Salah satu indikatornya adalah suku bunga PUAB yang turun tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT absorpsi ini adalah:

1.      Penerbitan SBI dan SBIS

2.      Transaksi Reverse Repo SBN

3.      Transaksi Penjualan SBN secara outright

4.      Penempatan berjangka (Term Deposit) di Bank Indonesia

5.      Jual Valuta Asing terhadap Rupiah.

•         OPT Injeksi
OPT injeksi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas. Peserta pada OPT Injeksi adalah bank dan/atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank. Salah satu indikatornya adalah suku bunga PUAB yang naik tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT injeksi ini adalah:

1.      Transaksi Repo

2.      Transaksi Pembelian SBN secara outright 

3.      Beli Valuta Asing terhadap Rupiah.

Discount Window

Fasilitas dimana bank-bank dapat meminjam cadangan dari Federal Reserve.

•         Kredit utama (primary credit) à Standing lending facility

Suku bunga yang dipakai adalah suku bunga diskonto. (suku bunga diskonoto ditetapkan lebih tinggi daripada target federal funds rate, biasanya 100 poin basis atau 1%)

•         Kredit sekunder (secondary credit)

Diberikan kepada bank-bank yang mempunyai masalah keuangan dan likiditas. Suku bunga pinjaman ini ditetapkan 50 poin basis (0,5%) di atas suku bungan diskonto. Suku bunga pada pinjaman ini ditetapkan lebih tinggi untuk menunjukkan pinjaman yang tidak begitu sehat

•         Kredit Musiman (seasonal credit)

Diberikan untuk memenuhi kkebutuhan sejumlah bank tertentu pada sektor pertanian atau sektor yang kurang diminati yang memiliki pola deposito musiman. Suku bunga yang ditetapkan dikaitkan dengan federal funds rate dan suku bunga deposito.

Lender Of Last Resort à Giro Wajib Lender of last resort dilakukan untuk mencegah kebangkrutan bank yang tidak terkontrol, yaitu dengan menyediakan cadangan ke bank ketika tidak ada pihak lainny yang dapat melakukannya, sehingga dapat mencegah kepanikan bank dan keuangan. Lender of last resort ini menimbulkan dua hal yaitu, menimbulkan biaya dan menciptakan niat buruk (moral hazard) dimana bank-bank mengambil risiko lebih besar sehingga mewujudkan lembaga penjamin simpanan, dan pembayar pajak sebagai pihak menderita kerugian paling besar.

Giro Wajib

Giro wajib berlaku seperti pajak dalam bank. Perubahan Giro wajib memengaruhi uang beredar yang menyebabkan angka pengganda uang beredar berubah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Ø      Kenaikan :

•         Mengurangi jumlah deposito (simpanan)

•         Mendorong uang beredar berkurang (kontraksi)

•         Meningkatkan permintaan untuk cadangan dan meningkatkan federal funds rate

Ø      Penurunan :

•         Mendorong kenaikan uang beredar

•         Turunnya federal funds rate

Koridor untuk Menetapkan Suku Bunga yang Digunakan Suatu Negara

Dengan menggunakan asumsi, Bank sentral tidak akan mampu mengontrol suku bunga akibat dari jatuhnya giro wajib yang menyebabkan permintaan untuk cadangan turun sampai nol .sehingga diperlukan alur atau prosedur yang sistematis untuk menjalankan sistem ekonomi moneter yang efektif dan efisien yang telah diadopsi pada beberapa negara ( Kanada, Australia, Selandia Baru) yang telah menghapus giro wajib dan menunjukan overnight secara optimal. Overnight Cash Rate : Suku bunga pinjaman antarbank dengan jangka waktu yang sangat pendek

Bank sentral meneyediakan pinjaman overnight kepada bank dengan berapapun jumlah yang diminta pada suku bunga tetap (i’) akibatnya jumlah cadangan yang ditawarkan elastis tak terhingga (suku bunga yang ditetapkan disebut Lombard Rate)

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Pendidikan, Pembangunan SDM dan Peran Pendidikan dalam Pembangunan

(Risanda Alirastra Budiantoro – FEB UGM - Ilmu Ekonomi)

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efect terhadap pembangunan perekonomian.

I.      Pendidikan sebagai Investasi bagi Pembangunan Nasional

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan  ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang  unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya..

II.      Sistem Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Pemerintah memilik peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sehingga memiliki  karakter, pengetahuan, values, attitudes dan skills yang dapat ditunjang melalui lembaga pendidikan, program pendidikan 9 tahun, hal ini juga menjadi landasan dalam mensukseskan visi Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan SDM yang berkualitas akan mendorong Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang baik[1]. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah :

1.      Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

2.      Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

3.      Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

III. Hakekat Pembangunan Manusia

Pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pada hakekatnya sumber daya manusia tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagai mana yang telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan-keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi, sebagaimana benar bahwa SDM yang bermutu ialah yang mempunyai tingkat keahlian tinggi, juga yang tak kurang benarnya adalah bahwa SDM tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan jika tidak memiliki pandangan dan tingkah laku etis dan moral yang tinggi berdasarkan keimanan yang teguh.

IV. Keputusan Berinvestasl (Analisis Biaya Manfaat)

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenamya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat  (cost benefit analysis). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan opportunity cost dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (return) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya.

Biaya sosial adalah opportunity cost yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Antara biaya sosial dan biaya individual akan terdapat kesenjangan, sehingga akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat juga harus menanggung biaya Sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri (Michael.P. Todaro, 2000).[2]

---

[1]Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diakses dari :  http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-pendidikan-adalah-investasi-pada-pembangunan-manusia, pada tanggal 9 November 2013, pukul 06.10

[2] Hastarini Dwi Atmanti, Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmanti_(OK).pdf, pada tanggal 8 November 2013, pukul 21.30

Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

(Risanda Alirastra Budiantoro - FEB UGM - Ilmu Ekonomi)

I.       Arti Penting Kemajuan Sektor Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan

Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan hanya dipandang pasif dan hany unsure penunjang semata. Berdasarkan histories dari Negara-negara barat, Pembangunan ekonomi identik dengan transformasi structural yang cepat terhadap perekonomian, yakni perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menuju perekonomian pada sector industri. Sehingga peran utama dari sector pertanian hanya dianggap sumber daya tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi perkembangan sector industri yang lebih baik.

Para ekonom mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak hanya bersifat positif tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk membangun perekonomian nasional suatu negara adalah dengan cara membangun sektor pertanian dan daerah pedesaan itu dengan baik. Berbagai kontribusi yang bisa diberikan meliputi

(1) Peningkatan Lapangan Pekerjaan sehingga secara otomatis akan menurunkan    tingkat angka pengangguran

(2) Untuk menekan tingginya tingkat urbanisasi di negara itu , dan

(3) Sebagai penyeimbang dalam pertumbuhan sektor industri.

Pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakinai sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif (integratif rural development), pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian Negara bersangkutan.

  

II.     Pertumbuhan dan Stagnasi Pertanian : Masa Lalu dan Masa Kini

Kita telah menetahui bahwa selama beberapa dasawarsa yang lalu banyak negara berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP secara mengesankan. Sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang tingkat pertumbuhan output pertahunnya seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama pertumbuhan output petanian sebagian besar kawasan negara-negara berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu justru mengalami stagnasi, sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun.tabel berikut mengungkapkan bahwa meskipun output dari sektor pertanian dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga kerja negara-negara sedang berkembang, tetapi peranannya masih jauh lebih rendah.

Tingkat output dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian dinegara-negara dunia ketiga, 1995

kawasan	% Pekerja di sektor pertanian	% Output di sektor pertanian dalam GDP
Asia Selatan	64	30
Asia Timur	70	18
Amerika Latin	25	20
Afrika	68	20

Sumber dari world development report, 1997 the state in changing world, copyright © 1997 oleh the international bank for reconstruction and development/the world bank (New York: oxford University Press, 1997), annex 4 dan table 12. dicetak ulang dengan izin dari Oxford University Press, Inc.

Bertolak dari tahun yang mengecewakan tersebut, serta mulai muncul kesadaran baru dikalangan Negara-negara dunia ketiga bahwa sektor pertanian sangat menentukan masa depan mereka, maka sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu tepatnya akhir tahun 1997-an dan kemudian terus berlangsung hingga tahun 1990-an, terjadilah suatu perubahan drastis dalam kegiatan pemikiran serta perumusan kebijakan menyangkut soal pembangunan. Semakin lama semakin semakin banyak Negara-negara berkembang yang tidak lagi terlampau berambisi menjadi Negara industri maju dalam tempo singkat. Mereka kemudian mengambil sikaf yang relistis dengan mencurahkan perhatiannya pada pembinaan sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan pada umumnya sebagai titik berat atas perumusan rencana serta pelaksanaan pembangunan nasionalnya.

III.    Struktur Sistem Agraria di Negara Berkembang

Dua Jenis Pertanian Dunia

Jika kita perhatikan kondisi petanian yang ada sekarang ini pada sebagian besar negara miskin, kita akan menyadari betapa banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Perbandingan sekilas antara produktifitas pertanian di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang akan memperjelas gambaran suram tersebut. Sebenarnya, pola atau sistem-sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang  berbeda:

·        Pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi, dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk.

·        Pola pertanian yang tidak atau kurang berkembang yang terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh acapkali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani itu saja, hasil-hasil pertanian yang ada tidak mencukupi.

IV     Ilmu Ekonomi Pembangunan Sektor Pertanian : Transisi Dari Pola Pertanian Subsisten ke Pola Pertanian Komersial yang Terspesialisasi

Ada tiga tahapan pokok dalam evolusi pertanian, antara lain :

1. usaha tani subsisten murni yang berskala kecil (petani hanya bertani) dengan tahap produktivitas yang sangat rendah.
2. pola pertanian keluarga campuran atau yang telah terdiversifikasi. Sebagian hasil telah digunakan untuk konsumsi pribadi, dan sebagian lagi untuk dijual ke pasar.
3. .usaha perdagangan dengan tingkat produktifitas yang tinggi telah terspesialisasi

Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian campuran diberbagai negara-negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap, tetapi berkesinambungan, yakni dari pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi

V.     Transisi Menuju Pertanian Campuran Dan Terdiversifikasi

Pola pertanian terdiversifikasi (diversified farming) atau pertanian campuran (mixed farming) merupakan tahap prantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi pertanian subsisten menjadi pertanian yang spesialisasi. Keberhasialan atau kegagalan usaha-usaha transpormasi pola perrtanian tradisional ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para petani dalam meningkatkan produktifitasnya saja. Tetapi yang lebih penting lagi, semua itu tergantung pada kondidi sosial, komersial, dan kondisi kelembagaan yang merupakan faktor-faktor pertanian yang harus dihadapi oleh para petani.

VI.    Strategi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan yang Andal : Beberapa Syarat Pokok

Apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara-negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi (output), dan produktivitas petani kecil, maka pertama-tama pemerintahan negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang sekiranya akan mepengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Sehingga untuk menuju pertanian dan pedesaan yang andal perlu dipahami apa saja yang menjadi sumber kemajuan, syarat-syarat untuk maju, dan kebijakan pendukung apa yang diperlukan.

Sumber-sumber Kemajuan Pertanian Berskala Kecil :

a.             Kemajuan teknologi dan inovasi.

b.            Kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat.

c.             Kelembagaan sosial yang menunjang.

Syarat Umum bagi Kemajuan Pedesaan :

a.             Modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat.

b.             Penciptaan sistem penunjang yang efektif.

c.             Perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan.

VII.  Pembangunan Daerah Pedesaan, Kebijakan-kebijakan Pendukungnya, Serta Keterpaduan Antara Tujuan Pendukung

Di daerah pedesaan pada sebagian besar negara berkembang umumnya mempunyai luas lahan yang sempit, modal relatif kecil, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ada melimpah. Dalam kondisi tersebut yang merupakan masalah mengapa pembangunan di pedesaan tidak sesuai dengan harapan, dimana tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi atau output, dan produktifitas petani kecil sehingga diperlukan syarat-syarat bagi terlaksananya pembangunan daerah pedesaan. Syarat-syarat terlaksananya suatu pembangunan daerah pedesaan antara lain melalui kebijakan Land Reform.

Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama yang berisikan ganda, yaitu peningkatan produksi bahan pangan, serta pemerataan segala manfaat atau keuntungan-keuntungan kemajuan pertanian pada sisi lain. Pembagian sektor pertanian dan pedesaan hanya akan berhasil membawa manfaat jika ada usaha bersama antara pemerintah dengan semua petani, bukan hanya dengan petani besar saja. Program Land Reform biasanya meliputi redistribusi hak-hak kepemilikan lahan dan pembebasan penggunaan lahan yang terlalu luas oleh para tuan tanah kemudian membagikannya kepada para petani kecil yang lahannya terlalu sempit.

VIII. Syarat-Syarat bagi Terlaksanakannya Pembangunan di Daerah Pedesaan

Ada tiga dalil pokok yang merupakan syarat-syarat terpenting yang harus segera dipenuhi atau dilaksanakan dalam rangka merealisasikan setiap strategi pengembangan sektor-sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan yang berorientasikan pada kepentingan rakyat banyak.

·        Land Reform

Dalil 1: Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama yang bersisi ganda, yaitu peningkatan produksi bahan pangan, serta pemerataan segala manfaat atau keuntungan-keuntungan kemajuan pertanian pada sisi yang lain.

·        Kebijakan-kebijakan Pendukung

Dalil 2: semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat direalisir secara nyata tanpa didukung oleh serangakaian kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk memberikan rangsangan atau intensif, kesempatan atau peluang-peluang ekonomi dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk mendapatkan segenap input utama guna memungkinkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktivitas mereka.

·        Keterpaduan Tujuan-tujuan Pembangunan

Dalil 3: keberhasilan pembangunan pedesaan, selain sangat tergantung pada kemajuan-kemajuan petani kecil, juga ditentukan oleh hal-hal penting lainnya yang meliputi: (1) upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, pembenahan pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk, serta penyediaan berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya. (2) penanggulangan masalah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan ekonomi antara daerah pedesaan dengan perkotaan. (3) pengembangan kapasitas sektor atau daerah pedesaan itu sendiri dalam rangka menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu.